Seiring kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah, timbul reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Tidak terkecuali para sopir angkutan umum yang merasa terbebani dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut.
Ditemui disela-sela kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Alman yang bertindak sebagai Wakil Ketua DPC SPN Kab. Sukabumi menegaskan bahwa penyesuaian tarif perlu dilakukan mengingat angkutan umum yang tentunya terkena imbas dari kenaikan harga BBM tersebut. Organda mengusulkan agar ada BBM untuk angkutan umum yang disubsidi pemerintah, akan tetapi hal tersebut nantinya akan membingungkan masyarakat juga. Dilapangan hal tersebut akan menimbulkan masalah lagi, tidak efektif, tandas Ketum SKY GC ini. Saya kira masyarakat akan mengerti dengan penyesuaian tarif yang akan diberlakukan nantinya, asalkan penyesuaian tersebut dilakukan secara wajar & terjangkau dengan keadaan yang ada. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor saya kira harus berani mengeluarkan edaran yang memuat rincian secara terperinci tentang penyesuaian tarif, jangan hanya memuat persentasenya saja. Kenapa? Karena di lapangan, terjadi perbedaan nominal penyesuaian. Ada yang mengambil patokan dari harga minyak dan ada pula yang mengambil patokan dari ongkos lama. Ini perlu diluruskan oleh pihak-pihak yang berkompeten, tandasnya. Apabila tidak, hal ini akan menimbulkan konflik ditingkat akar rumpun, ujar Alman.
